Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Taman Hutan

Jurnal, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kehutanan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengembangan ekowisata,salah satu kebijakan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan upaya pelestarian alam dan pengembangan wisata alam melalui pengelolaan Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai salah satu Kawasan Pelestarian Alam merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun1990 untuk menjamin terwujudnya tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki Taman Hutan Raya yang secara administratif terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Berdasarkan pembagian urusan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah.

Guna mewujudkan tujuan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan, Biro Hukum dan instansi terkait, bersama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di atas.

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan para pihak melalui  sosialisasi dan konsultasi publik. Masyarakat yang diikutsertakan terutama masyarakat di sekitar Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya.

Saran dan masukan hasil dari keterlibatan masyarakat dan para pihak merupakan bagian penting pokok-pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Leave a Reply