Peringati Hari Lingkungan Hidup,Masyarakat Antusias

Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, Siaran Pers

Suasana Car Free Day di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (5/6/2016) tak seperti biasanya. Puluhan orang tampak antrian menandatangani sebuah spanduk panjang yang digelar di jalan.

Tak jauh dari bentangan spanduk tersebut, beberapa orang secara bergantian berorasi, bicara tentang alam yang semakin terdegradasi, dampak dari eksploitasi yang berlebihan. Lalu ada aksi teatrikal tentang kekerasan yang terjadi terkait konflik sumber daya alam yang marak terjadi belakangan ini.

Mereka adalah aktivis dari Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar, mahasiswa, dan jurnalis yang tergabung dalam the Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), yang meski tak direncanakan, menggelar aksi bersama pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-dunia setiap 5 Juni.

 

Sejumlah orang menandatangani spanduk dukungan terhadap penyelamatan lingkungan pada acara Car Free Day di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (5/6/2016) . Acara tersebut dalam rangka memperingatai Hari Lingkungan Hidup 2016. Foto : Wahyu Chandra

Sejumlah orang menandatangani spanduk dukungan terhadap penyelamatan lingkungan pada acara Car Free Day di Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu (5/6/2016) . Acara tersebut dalam rangka memperingatai Hari Lingkungan Hidup 2016. Foto : Wahyu Chandra

 

Menurut Muhammad Al Amin, Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye WALHI Sulsel, dalam sejarahnya, HLH ditetapkan dalam Sidang Umum PBB tahun 1972 untuk menandai pembukaan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran global dan menggugah kepedulian masyarakat dunia untuk menyuarakan perlindungan terhadap bumi, pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan serta gaya hidup yang ramah lingkungan.

Dalam perkembanganya, degradasi lingkungan hidup akibat salah kelola dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Sulsel.

“Selain berkontribusi secara langsung terhadap kualitas lingkungan hidup, banyaknya aktivitas eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan profit yang memicu konflik pengelolaan sumber daya alam terus mewarnai dinamika pembangunan di Sulsel,” ungkapnya.

Amin mencontohkan konflik agraria yang belum diselesaikan pemerintah. Ditambah lagi rencana aktivitas tambang, perluasan perkebunan skala besar hingga aktivitas reklamasi untuk kepentingan bisnis properti terus berlangsung.

“Kondisi tersebut semakin diperparah dengan semakin lemah dan hilangnya peran pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik,” lanjutnya.

Sementara peran negara menguat dalam memuluskan kepentingan investasi yang membuat rakyat kehilangan hak dan akses atas sumber kehidupan, rentan dengan risiko bencana ekologis, dan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Leave a Reply