MoU TNI-Polri, Memungkinkan Pelanggaran Ham di Wilayah Sumber Daya Alam

Opini, Walhi Sulawesi Tengah

Nota kesepahaman antara TNI-Polri yang ditanda tanggani oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Tito Karnavian pada 23 Januari 2018 semakin membuka jalan lebar bagi Militer diranah-ranah sipil.

Nota kesepahaman No. B/2/I/2018 dan Nomor Kerma/2/I/2018 tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Mayarakat tersebut merupakan hal yang riskan dan jauh dari cita-cita reformasi yang di gemakan 20 tahun lalu.

Bila di periksa, dalam pasal 2 ruang lingkup nota kesepahaman tersebut bahwa,  memungkinkan untuk melibatkan  TNI dalam penanganan unjuk rasa dan pemogokan. Sehingga Ini merupakan masalah serius dalam negara yang sedang berjuang untuk menegakan demokratisasi dan supremasi sipil dewasa ini.

Nota Kesepahaman TNI-POLRI Melanggar UU TNI

Secara hukum, memang TNI dapat membantu Kepolisian dalam tugas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Namun bantuan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Misalnya UU TNI No 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf (b) angka 10, yang mengatur tentang perbantuan TNI kepada kepolisian dalam menciptakan Keamanan dan ketertiban. Sementra nota kesepahaman yang ada bukanlah aturan perundang-undangan.

Disatu sisi, wewenang untuk pengerahan kekuatan TNI di republik ini masih  berada ditangan Presiden, Seperti yang dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 UU TNI. Sekalipun begitu, penggerakan TNI tersebut harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Kecuali memang dalam situasi sangat mendesak.

Upaya Membangkitkan Kekuatan Orde Baru

Bila di cermati, bukan kali ini saja nota-nota kesepahaman antara Lembaga negara untuk melibatkan TNI dalam pelaksanaan dilapangan. Tahun 2017 lalu, data yang disampaikan oleh Imparsial (Lembaga independen yang mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Ham di Indonesia) menyatakan bahwa ada 30 MoU antara TNI dengan kementrian/Lembaga negara yang sudah ditandatangani.

MoU antara TNI-Polri yang ditandatanggani kali ini adalah perpanjangan dari MoU sebelumnya. Hanya saja, MoU ini, semakin membuka jalan lebar bagi kekuatan militer didalam ranah sipil seperti massa orde baru. Ini adalah ancaman bagi kedaulatan supremasi sipil, serta mementahkan cita-cita penghapusan Dwi Fungsi ABRI dalam gelanggang Perpolitikan Negara yang di gelorakan pada tahun 1998. Sehingga MoU ini dinilai sebagai produk yang anti terhadap demokrasi.

 Nota Kesepahaman, Berpotensi Terjadinya Pelanggaran Ham di Wilayah Sumber Daya Alam

Nota kesepahaman antara TNI-POLRI ini juga, berpotensi menimbulkan kejahatan kemanuasian, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di wilayah sumber daya alam.

Sampai tahun 2017, Konsersium Pemberharuan Agraria (KPA) mencatat bahwa terjadi ± 659 konflik agraria di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang. Hal tersebut meningkat 50 % dibandingkan tahun 2016 dengan jumlah 450 konflik.

Sumbangan terbesar konlik agraria datang dari sektor perkebunan sawit yang melibatkan masyarakat dan Korporate. Berdasarkan data yang sama bahwa, Polisi masih menempati posisi tertinggi dalam jumlah pelaku kekerasan dalam konflik agraria. Dari 659 konflik yang terjadi sepanjang 2017, Polisi melakukan 21 kali tindak kekerasan maupun penangkapan tanpa prosedural kepada masyarakat yang mencoba bertahan di tanah mereka.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, dikawatirkan pelanggaran hak asasi manusia akan terus terjadi.

Demokrasi Semakin Dikebiri

Pengulingan rezim anti demokrasi Orde Baru  pada tahun 1998 dimulai dengan semangat menegakan demokratisasi di segala lini serta penegakan supremasi sipil. Hal tersebut berkonsekuensi dengan pemisahan TNI-Polri dalam ranah politik negara. Salah satu tuntutan yang paling terasa saat itu adalah penghapusan dwi fungsi ABRI yang merupakan unsur anti demokrasi di masa orde baru.

Tuntutan akan supremasi sipil semakin kencang dari berbagai sektor. Ada banyak regulasi  yang dilahirkan untuk membatasi akses Militer dalam ranah sipil. sehingga memperjelas posisi TNI dalam kerangka bernegara.

Namun dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara TNI-Polri pada 23 Januari Kemarin, semakin menambah panjang catatan kelam regulasi yang anti demokrasi di negeri ini.

Ini adalah masalah serius dalam kerangka bernegara saat ini. Kita yang saat ini sedang terseok-seok menegakan demokrasi dari ancaman kebangkita Orde Baru, tapi justru sedang dihadapkan pada situasi yang buruk. Sehingga perlu adanya pengkajian lagi soal nota kesepahaman tersebut, atau bahkan tak perlu ada nota kesepahaman sama sekali.

 

 

Leave a Reply