PBHR Siap Dampingi Rakyat

Siaran Pers, Walhi Sulawesi Tengah

Ketidak selarasan pembangunan kota Palu yang tidak mengacu pada RTRW kota Palu No 16 tahun 2010 oleh pemangku kebijakan, diduga secara prinsipil melanggar hukum.

Hal tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Direktur Walhi Sulawesi Tengah Abd. Haris bahwa, ada banyak ketidaksesuaian antara pembangunan di Kota Palu dan perda tataruang kita, Misalnya wilayah pesisir teluk Palu. Dalam Perda RTRW No 16 Tahun 2016, Wilayah tersebut ditetapkan sebagai kawasan rawan gelombang dan tsunami, namun di tempat yang sama juga dibangun Hotel dan mereklamsi.

Konsekuensi dari ketidak selarasan ini, telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit saat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tanggal 28 September 2018 lalu.

Direktur Pehimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) yang juga merupakan anggota Jaringan Walhi Sulteng, Harun, menjelaskan bahwa “Dengan menggunakan ruang, tidak sesuai peruntukannya, maka Pemerintah Kota telah memberikan contoh yang tidak baik kepada rakyatnya. Pemerintah telah membuat aturan, kemudian melanggar aturan yang dibuatnya sendiri”.

Dia menambahkan bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu, dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pemerintah—yaitu menegakan peraturan secara konsisten, maka hal ini berpotensi untuk digugat oleh Masyarakat/Organisasi Masyarakat sipil yang konsen dibidangnya, misalnya Walhi.

Dalam pasal 66 ayat 1 UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, disebutkan : “ Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggara penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan”. Jadi, dalam hal ini, pelanggaran atas pemanfaatan ruang oleh pemerintah dapat diajukan gugatan. Masyarakat yang dimaksud dalam UU ini adalah orang perorang atau badan hukum/Organisasi. Kita semua menyesalkan adanya dugaan pelanggaran atas peruntukan ruang disekitar pesisir teluk palu, sebagaimana dalam pernyataan Walhi sebelumnya. Tindakan tersebut seharusnya tidak boleh terulang lagi dimasa-masa yang akan datang.

Ini sebagai proses pembelajaran untuk semua pihak. Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR), juga sebagai lembaga yang konsen pada pembelaan hukum rakyat bersama Walhi Sulteng, siap mendampingi warga kota Palu untuk melakukan upaya hukum atas pelanggaran dibidang tataruang tersebut. PBHR Sulteng akan menyiapkan pengacara berapapun yang dibutuhkan. Tutur Harun. (K.E)

 

Leave a Reply