Rencana aksi 3.000 Nelayan Takalar Tertunda, Aparat mengintimidasi warga

Siaran Pers, Walhi Sulawesi Selatan

Makassar, Minggu, 6 Agustus 2017, warga Takalar yang tergabung dalam gerakan Rakyat Tolak Tambang (GERTAK) berencana melakukan aksi di kawasan reklamasi Centre Poin of Indonesia (CPI). Hal ini dilakukan untuk mendesak penghentian aktivitas tambang pasir laut di perairan Galesong-Sanrobone-Tanakeke Kab. Takalar yang selama ini telah meresahkan nelayan setempat. Hal mana pasir tersebut digunakan untuk bahan material urugan reklamasi CPI. Namun nelayan-nelayan Takalar yang sudah bersiap menuju ke titik aksi mendapat intimidasi dari pihak Polres Takalar dan Polda Sulsel.

Alasan aparat mengancam dan menghalang-halangi aksi warga jelas tak masuk akal, aparat menilai bahwa aksi warga melanggar aturan, aparat melarang adanya aksi di hari minggu, dan mengancam akan membubarkan aksi tersebut dan siap melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi protes. Di lokasi reklamasi CPI, 900an aparat kepolisian bersiaga mengantisipasi aksi nelayan Takalar.

Tindakan arogansi aparat telah melampaui batas dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dimana setiap warga negara berhak atas rasa aman dari segala bentuk teror dan intimidasi serta berhak menyampaikan aspirasi di muka umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28E UUD 1945, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik, UU No. 39 tahun 1998 tentang Hak Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Akibat intimidasi tersebut, maka aksi yang melibatkan paling kurang 3.000 nelayan  direncanakan hari Minggu (06/08) terpaksa  ditunda demi menghindari bentrokan dengan aparat serta hal-hal yang tidak di inginkan. Atas kejadian ini, aliansi Gerakan Rakyat Tolak Tambang Pasir Laut Takalar (GERTAK) mengutuk Keras tindakan aparat kepolisian dan akan kembali melakukan konsulidasi massa untuk melakukan aksi yang lebih besar dalam beberapa waktu  kedepan.

Direktur WALHI Sulsel, Asmar Exwar, menanggapi bahwa upaya menghalangi proses penyampaian aspirasi masyarakat sebenarnya melanggar konstitusi, karena penyampaian aspirasi di muka umum di jamin oleh undang-undang. Intimidasi dan larangan terhadap nelayan Takalar  yang ingin menyampaikan aspirasinya di lokasi reklamasi CPI seharusnya tidak  diperlu terjadi. Hal ini tentu saja merupakan pembungkaman hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan sikap mereka terkait dengan perusakan lingkungan yang mengancam ruang hidup mereka.

Dok : WALHI Sul-Sel.

Leave a Reply