Tambang Pasir Menghancurkan Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Takalar

Opini, Walhi Sulawesi Selatan

Makasar, Rencana aksi demontrasi ribuan masyarakat kabupaten Takalar, Mahasiswa dan NGO di Center of  Point Indonesia (CPI) Makassar yang dijadwalkan pada minggu 6 Agustus 2017 merupakan bentuk kekecawaan masyarakat terhadap tidak dihentikannya tambang pasir dan reklamasi.  Sebagai respon  bahwa masyarakat dan pemerhati lingkungan menolak dengan tegas penambangan pasir laut yang berada di beberapa pesisir  kecamatan di kab, Takalar yang telah merugikan ribuan masyarakat nelayan yang bergantung hidup dari hasil laut.

Sejak penambangan mulai di lakukan oleh kapal Fairway milik perusahaan Boskalis asal Belanda di wilayah konsesi PT Yasmin Bumi Asri di kabupaten Takalar yang berada di kecamatan, Galesong Selatan, Galesong Utara, Galesong, Sanrobone bahkan ke wilayah laut Tanakeke. Tambang pasir laut ini telah memberikan dampak ekologis terhadap perairan pesisir dan laut, juga terhadap masyarakat setempat.  Adapun kerugian masyarakat nelayan di empat kecamatan bisa mencapai sekitar satu milyar perhari. Pada kondisi normal, rata-rata penghasilan masyarakat dari hasil laut bisa mencapai sekitar lima ratus ribu rupiah perhari untuk tiap nelayan.

Ruang kelola masyarakat nelayan terancam rusak permanen akibat penambangan pasir laut secara masif oleh pengembang reklamasi CPI, yang mengeruk pasir dengan menggunakan kapal fairway untuk kepentingan penimunan proyek Center Point of Indonesia. Proyek rekamasi CPI membutuhkan  material untuk penimbunan sekitar 22.627.480 meter kubik pasir laut. Dampak yang paling menonjol sekarang adalah Abrasi di garis pantai kecamatan Sanrobone mulai tampak, biota laut seperti species paus dan penyube berapa kali telah terpapar dan terdampar mati di sepanjang pesisir.

Dampak diatas dari penambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan pengembang yang secara nyata memberikan dampak ekologis yang buruk terhadap lingkungan dan masyarakat nelayan di empat kecematan Takalar.

Penambangan pasir laut di Takalar secara prosedural dapat bertentangan dengan aturan yang berlaku. Menurut Muhammad Al Amin, Kadep Advokasi WALHI Sulsel, pemberian izin prinsip dan IUP kepada pengembang, diduga dapat melanggar ketentuan tentang pertambangan Minerba, aturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga terkait dengan regulasi yang mengatur soal reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau keci. Mirisnya lagi RZWP-3K Provinsi Sulawesi Selatan masih dalam tahapan penyusunan dan hingga saat ini belum ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Dok : WALHI Sul-Sel

 

 

Penulis : Muhaimin

Editor  : Asmar Exwar.

Leave a Reply