WALHI SULTENG Desak Pemda Menghentikan Aktifitas PT. CPM

Pertambangan, Siaran Pers, Walhi Sulawesi Tengah
http://www.beritasulteng.id/2017/05/03/pt-cpm-hanya-fungsi-kontrol-di-tambang-emas-poboya/
Ilustrasi, Foto beberapa kendaraan (Trek) beroperasi di tambang emas poboya

Palu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Sulawesi Tengah (10/05/2017), meminta pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur untuk menghentikan sementara semua proses administrasi dan aktifitas lapangan PT. Citra Palu Mineral (CPM) yang sedang berlangsung di Kelurahan Poboya Kecamantan Mantikulore Kota Palu.

Hal tersebut, dilakukan karena saat ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang melakukan proses transisi aturan peralihan dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sesuai dengan ketentuan P.ESDM NO 15 tahun 2017 tentang tata cara pemberian izin usaha pertambangan khusus oprasi produksi sebagai kelanjutan oprasi kontrak karya atau pertambangan batubara dan P.ESDM NO 2 tahun 2013 Tentang pengawasan
Merujuk pada Undang-undangan NO 4 Tahun 2009 Tentang mineral dan batu bara, kontrak karya seharusnya tunduk pada aturan tersebut, sementara berdasarkan hasil review Menteri ESDM pada publikasi 12 April 2017 terdapat 21 Kontrak Karya yang statusnya di turunkan menjadi IUPK, namun 12 perusahaan lainnya, menolak menurunkan status, salah satunya adalah PT. CPM. Padahal amandemen KK tersebut merupakan amanat Undang- Undang Minerba.
Atas dasar ketidak patuhan PT. CPM, maka PEMDA seharusnya segera menyurat kepada Menteri ESDM untuk meminta menghentikan semua proses yang sedang dilakukan oleh CPM saat ini, sebagai bagian dari sanksi ketidak patuhan terhadap undang-undang. Ujar Freddyanto Onora, Kepala Departemen Advokasi dan Riset Eksekutif Daerah Walhi Sulteng.

Leave a Reply